PUSARAN “BENANG MERAH” ALAS HAK PENERBITAN SALAH SATU SERTIFIKAT HAK MILIK AJUDIKASI TAHUN 2007 KOTA MAKASSAR (bagian 1)

 MAKASSAR  - Berbicara mengenai hak milik sebuah lokasi/tanah, maka kita berbicara mengenai sebuah alas hak yang menjadi dasar kepemilikan sebuah lokasi/tanah yang bernama SERTIFIKAT. Di tahun 2007, kota makassar ada program AJUDIKASI buat para pemohon sertifikat. Nah salah satu sertifikat AJUDIKASI di tahun 2007 tersebut terdapat “BENANG MERAH” yang menuai tanya para awak media dari berita MEDIA AKTUAL. Dimana adanya sebuah dugaan awal terjadi sebuah konspirasi penggelapan alas hak pada saat terjadi proses salah satu sertifikat tersebut. Sertifikat itu bernomor26328 yang terletak di Paccerakang dengan dugaan dasar penerbitannya konspirasi penggelapan hak atas tanah.

          Di tahun 2007 di kota Makassar ada program pemerintah penerbitan sertifikat yang bernama proyek AJUDIKASI. Salah satu warga pun mendaftarkan akte jual belinya untuk diadakan penerbitan SERTIFIKAT tersebut. Nama warga tersebut BADOLLAHI sesuai dari akte hibah yang tercatat di kantor kecamatan BIRINGKANAYA dengan nomor 1195/VII/2001

          Seiring waktu sertifikat yang dinantikan pun ternyata tak kunjung di dapat oleh pemohon BADOLLAHI. Malah lokasi yang merupakan hak miliknya dipindahtangankan dengan cara terbitnya sertifikat atas nama orang lain yaitu JUNAIDI CS. dan rumah di atasnya pun akhirnya di pugar karena SERTIFIKAT AJUDIKASI No. 26328 yang menunjuk lokasi rumah BADOLLAHI. Yang paling menyedihkan dari Badollahi, dia di jatuhi hukuman percobaan selama 6 bulani dengan tuduhan penyerebotan atas tanahnya sendiri.

          Dari adanya permasalahan tersebut, tim investigasi Media Aktual, menelusuri jejak serifikat nomor 26328 tersebut yang bernama JUNAIDI. Antara pihak BADOLLAHI dan JUNAIDI telah terjadi perselisihan di pihak kepolisian dan pihak pengadilan namun hingga berita ini turun sengketa tersebut belum terpecahkan masalahnya.

           Sertifikat nomor 26328 ini, dari hasil awal temuan dasar penerbitan adalah; dua alas hak yang berbeda yang di satukan dalam sertifikat ajudikasi tersebut. Alas hak yang dimaksud adalah  SATU BUAH AKTE JUAL BELI YANG BERNAMA RUPPA BIN MANRUI dan SATU BUAH SURAT GARAPAN ATAS NAMA DG.SIBO

Dari kedua alas hak inilah tim menelusuri PUSARAN BENANG MERAH, alasan dan dasar hukum dipadukannya dua alas hak yang berbeda dalam satu sertifikat ajudikasi no 26328 tersebut.

           Di awal penelusuran tim investigasi mengkonfirmasi dasar hukum dua alas hak yang berbeda ini dipadukan dalam satu surat sertifikat bisa atau tidak...???? di KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tim investigasi bertemu Ibu ASIH,  dalam perbincangan Ibu Asih untuk warkah sertifikat ajudikasi 2007 meyakinkan bahwa ada warkahnya di kantor pertanahan namun tidak bisa dibuka dan/atau diperlihatkan tanpa seizin KAKANWIL PERTANAHAN SULSEL  atau KAKAN BPN KOTA MAKASSAR. Untuk dasar perpaduan dua alas hak beliau Ibu Asih, enggan berkomentar bisa atau tidak dipadukan dua alas hak yang berbeda dalam satu sertifikat. Beliau secara gamblang menyebut nama yang berkompeten dalam menjawab hal itu adalah Pak SUHARTONO. Demikian pula petunjuk tehnis masalah ini, lewat via telephon kepala kantor pertanahan kota Makassar mengarahkan kepada beliau juga pak Suhartono dan/atau pak Hijas.

          Lain pula dari pihak kepolisian POLRESTABES kota Makassar dalam hal ini saalah satu penyidik yang bernama ALAMSYAH dari unit TAHBANG, menerangkan bahwa untuk warkah tanah ajudikasi 2007 yang dimaksud yaitu nomor 26328, tidak terdapat pada kantor pertanahan kota Makassar. Hal ini diutarakan sesuai surat kepolisian yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan kota makassar.

          Dari jejak awal ini di tanggal 19 Mei 2016, pukul 14.00 wita, ditemukan sudah dua keterangan yang berbeda, dimana pihak BPN kota Makassar menerangkan warkah tersebut ADA dan pihak kepolisian menerangkan TIDAK ADA. Siapakah yang benar kepolisiankah ataukah BPN kota Makassar.... dan Bagaimana dasar perpaduan dua alas hak yang berbeda yang di temukan pada penerbitaan sertifikat ajudikasi 26328 tersebut, BENARKAH atau SALAH/CACAT HUKUM ...... nantikan berita lebih lanjut “PUSARAN BENANG MERAH SERTIFIKAT AJUDIKASI”  tersebut (tim investigasi) 

Dalam Rangka Hari Kartini Kecamatan Bumijawa Raih Juara 1

KAB. TEGAL – Dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2016 , Kecamatan Bumijawa , Kabupaten Tegal , pada rabu (20/4) menggelar beberapa kegiatan seperti, acara Silahturohmi , senam bersama , pembacaan Do’a secara umum dan pembagian door prize.
Achmad Susiyanto SIP, selaku Camat Bumijawa , pada saat dikonfirmasi LIDIK seusai acara menyampaikan , acara silahturohmi memperingati hari Kartini digelar untuk menjalin komunikasi yang baik  antara Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan, dengan Organisasi Masyarakat  (Ormas),  Perusahaan , Perbankan dan Masyarakat.
Dikatakanya lagi,  untuk pembagian door prize di sponsori langsung oleh perusahaan Swasta dan diberikan kepada pemenang lewat undian. Adapun di beberapa desa khususnya PAUD dan TK juga ikut menyelenggarakan kegiatan karnaval merayakan hari Kartini.
“Alhamdulillah, kebetulan sekali untuk Kecamatan Bumijawa , dalam rangka lomba hari Kartini tingkat Kabupaten  berhasil menggondol  juara 1 lomba dongeng , juara 1 lomba memasak dan juara 2 lomba bola voli .”terangnya.
Harapanya, untuk tahun depan kegiatan seperti ini akan terus dibudayakan dan ditingkatkan agar lebih baik. Hal ini supaya Masyarakat bisa mengenang jasa perjuangan Ibu Kartini  semasa dulu dan bisa menjaga kerukunan antar Warga. (wahyu)
 

Yatim Buka Workshop Pengelolaan Aset Negara dan Daerah

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menyampaikan   kata sambutan diacara workshop pengelolaan aset negara dan daerah

BATAM - Agar mampu meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara dan daerah secara profesional. Seperti yang telah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Dengan demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan workshop di Hotel Vista, Batam, Senin (9/5/2016).
          Yatim Mustafa selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dalam sambutannya mengatakan, semenjak terbentuknya Provinsi Kepri dan Kabupaten, banyak sekali aset kita yang perlu kita tata dengan baik. Workshop ini bertujuan agar peserta yang hadir akan mendapatkan ilmu baru, wawasan mengenai pengelolaan  aset baarang milik daerah dan negara.
“Aset bukan berarti hanya bentuk kekayaan, dokumen yang ada dikita juga merupakan aset, aset merupakan suatu kekuatan atau jaminan dalam pembukuan, sesuatu yang mampu memberikan nilai tambah, baik itu nampak maupun tidak nampak,” ucapnya.
          Lanjutnya, sebagai seorang pengelola aset, kita harus memiliki dokumentasi. Kita harus tau tanggal datang, tanggal terima, harus ada berita acara, jumlah barang, dan ada dokumen-dokumen.Dengan pelatihan ini kita akan diberikan pemahaman, pengetahuan, penguatan, hingga kita mampu membuat perencanaan dan pendataan yang lebih baik lagi tentang aset. Kita mampu memberikan suatu pertanggungjawaban yang benar.
          “Untuk mampu memberikan suatu hal yang baru dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam bidang tata kelola aset barang milik daerah dan negara kita perkuat administrasi. Ikutilah pelatihan ini dengan semangat, dengan familiar, fokus hingga selesai, “ pesan Yatim Mustafa pada peserta workshop.
          Sebanyak 65 peserta yang terdiri dari pengelola aset BMN/BMD kabupaten/kota dan Provinsi Kepri, mengikuti kegiatan workshop yang dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 12 Mei ini. (doni)

Ketua DPRD Harapkan Satker PBL Bangun Infrastruktur di Kota Bengkulu

Ketua DPRD Kota Bengkulu

BENGKULU  - Ketua DPRD Kota Bengkulu yang juga politisi parpol Nasdem Erna Sari Dewi, SE mengakui anggaran APBD Kota Bengkulu sangat minim. Dimana sebagian besar anggaran tersebut habis untuk membayar gaji dan belanja pegawai. Sehingga pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak di Kota Bengkulu anggarannya masih sangat terbatas.
          Selain untuk belanja pegawai, anggaran pendidikan sesuai amanat UU Sisdiknas 20%, kemudian anggaran kesehatan pro rakyat. Sebab itu sebagai ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi sangat mengharap gebrakan Walikota untuk mencari terobosan dana untuk pembangunan. Baik itu dengan sumber-sumber pajak baru atau kemampuan SKPD Kota dalam meloby dana di pusat.
         “Ke depan kita sangat butuh dana-dana dari APBN untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu. Baik itu infrastruktur seperti jalan, jembatan dan jalan. Termasuk infrastruktur di kawasan objek wisata, seperti kita lihat potensi wisata di Kota Bengkulu sangat besar. Namun sayangnya kondisi infrastruktur masih belum memadai. Sehingga wajah kawasan objek wisata belum tertata secara apik dan menarik. Jika memang satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan (PBL) Kementerian PUPera mau membantu membangun itu sangat kita hargai,” kata Erna menyikapi program Pemprov melalui Satker PBL untuk pengembangan infrastruktur dikawasan wisata  Kota Bengkulu.
           Masalah deregulasi berbagai program pembangunan infrastruktur Kota Bengkulu, Erna sari Dewi menjelaskan bahwa tahun 2016 ini, pihak legislatif sudah memasukkan dalam Program Progleda diantaranya pembangunan infrastruktur daerah kumuh, daerah wisata dll. Karena di matanya masih banyak wajah Kota Bengkulu yang masih belum tertata sehingga kurang apik dipandang mata. Padahal tegasnya di era dirinya selaku ketua dewan, anggaran untuk infrastruktur terus menanjak naik. Namun tetap saja masih kurang karena banyak yang perlu di benahi. Apalagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bengkulu memang masih kurang.
          Ketua nelayan Koperasi Mitra Abadi Pantai Jakat Syaiful Anwar, pelaku usaha dikawasan wisata Pantai Jakat mengaku  sangat berterima kasih kepada Satker PBL karena pembangunan sarana wisata yang dulunya hanya rawa berpasir namun setelah Satker membangun sejumlah sarana.  Seperti lokasi parkir, auning untuk berdagang dan lokasi tempat para wisatawan duduk-duduk membuat warga mau mengembangkan berbagai usaha dan membuka lowongan kerja bagi mereka yang kebanyakan hanya keluarga nelayan.
          Namun sekarang banyak anak-anak nelayan sudah menjadi pengusaha dilokasi objek wisata dan ekonomi warga sekitar juga agak membaik. Bahkan dirinya selaku pelaku usaha sudah mulai menciptakan lowongan kerja dilokasi yang dibangun pusat kuliner makanan lokal. Dirinya juga memberdayakan anak-anak nelayan pesisir untuk menjadi pengusaha lokal di objek wisata. (jufri)

Komisi IX Perjuangkan Anggaran Pengendalian Kependudukan

Elva Hartati

BENGKULU - Pengendalian kependudukan saat ini harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.  Kelahiran penduduk yang tidak terkendali menjadi permasalahan besar bangsa Indonesia saat ini. Baik itu masalah  penyediaan lapangan pekerjaan, pangan, papan dan lahan permukiman. Selain pengendalian kelahiran, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi juga tinggi yang harus ditanggulangi pemerintah melalui program BKKBN.
          Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BKKBN bertekad memperjuangkan anggaran di legislatif akan ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan program sosialisasi BKKBN dan penambahan tenaga penyuluh lapangan. Diungkapkan anggota DPR RI H.Elva Hartati, S,Ip MM saat berkunjung ke daerah pemilihannya Provinsi Bengkulu bersama Direktur Analisis dampak Kependudukan BKKBN  pusat  Dra. Widati, MM. Dikatakan Elva Hartati semua kita harus prihatin melihat angka kelahiran dan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang pertumbuhannya sangat tinggi.
          Dampaknya kelahiran yang tidak terkendali menjadi masalah serius pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja, gedung sekolah, pangan dan permukiman. Akibat ledakan penduduk sebagai negara berkembang Indonesia tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang layak bagi penduduknya. Sebab itu program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus menjadi prioritas. Namun BKKBN masih minim anggaran sosialisasi, sebagai mitra kerja DPR RI khususnya Komisi IX akan memperjuangkan anggaran di legislatif.
          Menjawab Berita aktual besaran penambahan anggaran untuk BKKBN, Elva tidak bisa menyebutkan karena tergantung usulan dari masing-masing daerah ke BKKBN pusat.  Apalagi selama ini anggaran untuk BKKBN selalu ada penambahan namun pengendalian penduduk belum juga maksimal, selain penambahan anggaran Komisi IX juga akan memperjuangkan penambahan tenaga penyuluh KKB PK karena sangat urgen dan sebagai ujung tombak langsung ke masyarakat mensosialisasikan program KB. Selaku anggota DPR RI dirinya juga gencar ke beberapa Kabupaten di Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mensukseskan KKB-PK. (jufri)

Plt Gubernur Buka MTQ VI Tingkat Provinsi Kepri

TANJUNGPINANG - Ribuan masyarakat dari berbagai Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri memadati  badan jalan raya di depan gedung daerah Kota Tanjungpinang. Kehadiran masyarakat tersebut ternyata ingin menyaksikan acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VI Tingkat Provinsi Kepuluan Riau yang dibuka langsung oleh Plt Gubernur Provinsi Kepri  H. Nurdin Basirun, Sabtu malam di Ocean Corner (21/5/2016).
          Rangkaian acara pembukaan ini dimulai dari defile yang dilakukan para kafilah sekaligus membawa piala bergilir yang dibawa oleh perwakilan dari juara bertahan sebelumnya, Kabupaten Karimun. Selanjutnya pengibaran bendera MTQ oleh anggota paskibraka lalu juga dihibur oleh artis lawas ibukota, Agus Wisman dan Ritta Effendy. Dan ditandai dengan pemukulan bedug yang dilakukan oleh Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov Kepri Reni Yusneli, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak serta seluruh Bupati dan Walikota serta wakilnya dan seluruh Kabupaten/kota se Kepri.
           Dalam kata sambutannya mantan Bupati Karimun ini mengatakan,  dengan digelarnya MTQ ini dapat dijadikan momentum peningkatan konektivitas hati. Kita semua sudah tahu bahwa permasalahan konektivitas menjadi hal yang masih terus kita tingkatkan. Oleh karena itu dengan adanya pagelaran MTQ ini dijadikan momentum peningkatan konektivitas hati seluruh masyarakat Kepri.
          “Kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk dapat menikmati seluruh pertunjukan dalam pembukaan yang disajikan. Serta bisa melihat-lihat sekaligus berbelanja di stand pameran dan bazar selama MTQ ini dilaksanakan. Acara ini untuk masyarakat, sukses tidaknya pun karena masyarakat juga, jadi kepada bapak ibu sekalian selamat menikmati acara hiburan yang disajikan, kata Nurdin.
Saya mencatat sejak pertama kali mengikuti MTQ Nasional, Kepulauan Riau sudah mengukir prestasi  sebagai salah satu provinsi yang diperhitungkan. Sederet prestasi  telah digapai.  Tahun 2006 Provinsi Kepri mendapatkan peringkat ke 8 besar di MTQ Nasional yang dilaksanakan di Kendari,  tahun 2008 peringkat  7 besar di Serang Banten, peringkat  4 besar di Bengkulu  pada tahun 2010, peringkat 3 besar di Ambon pada tahun 2012.
          “Dan yang paling memuaskan dengan dukungan semua pihak, Provinsi Kepri berhasil menjadi juara umum dirumahnya sendiri pada pelaksanaan MTQ Nasional  tahun 2014 yang dilaksanakan di Kota Batam, ” ungkap Basirun.
          Lanjutnya, kafilah MTQ Kepulauan Riau harus bisa mempertahankan gelar juara umum pada  MTQ Nasional 2016 yang akan diadakan di NTB mendatang.  
          “Saya  yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh kafilah yang hadir akan melahirkan calon peserta yang berkualitas. Dengan niat untuk mengejar hidayah dari Allah SWT dan peningkatan kualitas yang ada insya Allah kita mampu mempertahankan gelar juara umum kedua kalinya,” katanya.
          Nurdin berpesan Kepada Dewan Hakim dan Panitia saya berpesan laksanakan kegiatan dengan baik, jujur dan jangan ada kebohongan. Karena kita akan melaksanakan pembangunan di Kepulauan Riau dengan berlandaskan nilai-nilai Alquran.
          Nurdin juga mengatakan pihaknya akan segera merancang untuk membangun museum Alquran di Kepulauan Riau. Karena menurutnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu sangat identik dengan Islam dengan Islam yang bersendikan kepada Alquran dan Hadist. (doni)

Paripurna DPRD Provinsi TentangLaporan Hasil Reses Dewan

BENGKULU -, Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu   membahas tiga agenda dalam persidangannya yaitu laporan pelaksanaan reses pada masa persidangan I tahun sidang 2016, pengesahan risalah rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penutupan masa persidangan I tahun sidang 2016 yang di selenggarakan  di Gedung Serbaguna Bengkulu belum lama ini.
           Laporan hasil reses tersebut  di sampaikan oleh   Ir.Muharamin ( Dapil Mukomuko ) dalam laprorannya  ir.Muharamin  menyatakan,   bahwa jalan Kabupaten dan Kota  Bengkulu banyak yang tidak dapat dilalui seperti rusak dan tambal sulam.
          Dikatakan lagi, perbaikan jalan harus diperioritaskan dan bukan hanya tambal sulam. Pemerintah disarankan membangun break water (pemecah gelombang) karena Provinsi Bengkulu rawan tsunami dan juga membangun saluran irigasi sekunder dan tersier, untuk meningkatkan bidang pertanian dan perkebunan, kata Muharamin.
          Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan laporan reses ini sangat baik sekali sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Gubernur Bengkulu dan nanti akan dimasukkan kedalam APBD perubahan. Selain infrastruktur, ada beberapa masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik seperti pelayanan Dukcapil, BPJS dan Instansi pelayanan lainnya yang juga harus ditingkatkan. Wagub juga mengatakan bahwa akan dilakukan pembangunan jalan ke Kabupaten maupun Kota seperti akan dilakukan pengaspalan, ungkap Wagub.
          Rapat paripurna dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah dengan pemimpin rapat Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri dan dihadiri oleh beberapa Pejabat FKPD, SKPD dan undangan lainnya. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir rapat hanya 28 orang dari jumlah anggota  sebanyak 43 orang. (jufri/adv)