Bupati Anas Raih PGRI Award di Peringatan Hari Guru

 Laporan - Khoirul Aziz

Wartawan Tabloid AKTUAL

BANYUWANGI - Bertepatan peringatan Hari Guru Nasional, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, meraih Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Award.

‎Anas mendapat penghargaan karena dinilai memiliki kepedulian yang tinggi pada dunia pendidikan, nasib guru, dan anak didik.‎

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PGRI Pusat, Unifah Rosyidi, yang didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo, dalam peringatan Hari Guru, yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo, ‎Minggu (26/11). 

Di peringatan Hari Guru yang dihadiri sekitar 35.000 guru se-Jawa Timur tersebut, Unifah mengatakan, pemerintah daerah merupakan partner PGRI dalam peningkatan kualitas guru. "Tiap tahun kami memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kepedulian pada pendidikan," kata Unifah.

Unifah mengatakan sebelum memberikan ‎penghargaan, PGRI melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Banyuwangi ‎telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PGRI.

Di bawah kepemimpinan Anas, Banyuwangi melakukan banyak inovasi di bidang pendidikan. Banyuwangi menganggarkan APBD sebanyak Rp 1,3 triliun untuk pendidikan. 

Berbagi inovasi seperti beasiswa Banyuwangi Cerdas, pemerataan tenaga pendidik hingga ke pelosok melalui ‎Banyuwangi Mengajar, peningkatan kualitas guru, dan berbagai inovasi lainnya.

Bahkan baru saja, Anas menaikkan insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT). Dana insentif untuk guru honorer K2 naik hingga 3 kali lipat lebih, dari yang sebelumnya hanya Rp 300 ribu, menjadi Rp 1 juta per bulan. 

"Di luar dana APBD, kami juga ada program Siswa Asuh Sebaya. Di mana siswa yang mampu menyisihkan uang sakunya satu minggu sekali untuk diberikan kepada siswa lain yang kurang mampu. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2011, saat ini SAS berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 12,8 miliar dengan lebih dari 20.000 siswa," jelas Anas. 

Anas mengatakan penghargaan ini melecut semangat Banyuwangi untuk terus berbuat sesuatu pada dunia pendidikan. "Pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan," kata Anas. 

Karena itu, menurut Anas, nasib guru harus mendapat perhatian. Itulah sebabnya insentif GTT dinaikkan. “Kenaikan insentif ini sebagai bentuk reward atas kerja keras para guru yang telah memberikan karya nyata,” ujar Anas.

Anas mengatakan, keputusan menaikkan insentif ini diambil seiring naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi. Dari target yang dipatok sebesar Rp 388,1 miliar, realisasinya kini mencapai Rp 527 miliar. Kenaikan 35,71 persen tersebut menurut Anas, harus dirasakan rakyat. (khoirul aziz)

Belum Seumur Jagung, Proyek Penunjang Jalan Tekung Lumajang Ambrol

Laporan – Lukito

Wartawan Tabloid AKTUAL

LUMAJANG - Proyek Penunjang jalan (Plengsengan) yang berada di desa Tekung Lumajang senilai jutaan, diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga kualitasnya dinilai sangat buruk, akibatnya bangunan yang baru selesai ini ambrol.

Ambrolnya proyek di Desa Tekung ini sejak hari kamis kemarin, sekira satu bulan setelah pekerjaan selesai bulan Oktober. Masyarakat sekitar yang sering memancing di sungai tersebut yang namanya tidak mau disebutkan, mengatakan bahwa kualiatas proyek yang ambrol ini sangat buruk. Jadi wajar jika cepat ambrol," katanya pada media ini.

Senada dengan warga setempat, Sumar warga yang sering melintas di jalan tersebut juga menyayangkan proyek plengsengan yang ambrol tersebut.” Kalo kita kan orang awam mas, tapi jika melihat bahan nya yang bisa kita lihat secara langsung, ya kecewa mas, itu kan uang rakyat masak proyeknya asal-asalan, “ katanya.Selasa (21/11)

Pantauan media ini, mulai dari awal sampai pengerjaan proyek selesai dan ambrol tidak disertai papan nama proyek, sebagai informasi kepada masyarakat. Alhasil, warga desa setempat menyebut proyek ini adalah proyek siluman. "Kami tidak tahu proyek ini dari mana, dana proyeknya berapa, dan rekanan mana yang mengerjakan. Karena tidak ada papan nama proyek," kata salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya

Warga mengindikasikan, tidak disertainya papan nama proyek itu untuk mengaburkan penilaian masyarakat terkait proyek penunjang jalan yang berada di desa Tekung  Kecamatan Tekung, Lumajang, terkesan di kerjakan asal-asalan

"Jika memang ada bentuk transparansi, minimal ada papan nama proyek. Karena dari papan nama itu kami mengetahui, dan bisa mengawasi jalannya proyek penunjang jalan itu. Apakah sesuai dengan volume dan besaran dananya, atau sesuai dengan besaran teknik (bestek)," lanjutnya.

Agus asal Desa Yosowilangun yang hampir setiap hari melintas di sepanjang jalan propensi itu juga mengamini terkait dengan banyaknya proyek tidak pasang papan nama.

"Saya setiap hari melintas di jalan propensi Jember Lumajang, memang benar banyak proyek-proyek penunjang jalan tidak pasang papan nama (Nambor) bagaimana kita tau itu proyek dari mana dan CV apa yang mengerjakan, Agus menunjukan mimik wajah penuh tanya., Ini harus di tindak, pihak terkait harus segara turun untuk memeriksa, ini uang rakyat," paparnya

Mereka juga menilai, rekanan tidak mentaati UU 25/2009 tentang Transpransi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena setiap proyek yang dibiayai oleh pemerintah harus memiliki atau memasang papan proyek, tujuannya agar masyarakat luas dapat mengetahui proyek yang dikerjakan. (LKT/AMR)

--

Kirim dari Fast Notepad

SINERGI PEMKAB DAN BAZNAS BANGUN MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERIMAN DAN BERTAQWA

Laporan - Lukito

Wartawan Tabloid AKTUAL

LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus bersinergi, menjalin kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Lumajang. Sebagai wujud kerjasama tersebut, Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., menyerahkan bantuan kendaraan roda empat untuk Baznas dan MUI Kabupaten Lumajang. Penyerahan disampaikan saat membuka Pembinaan Ta'mir dan UPZ Masjid serta Da'i dan Guru Ngaji di Kabupaten Lumajang, di Pendopo Kabupaten Lumajang, Selasa (14/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan berupa karpet masjid dan Al Qur’an untuk 21 masjid di Kabupaten Lumajang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang kepada masing-masing perwakilan.

Bupati menyampaikan salah satu misi Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan kualitas masyarakat Lumajang di bidang keagamaan, salah satunya dengan program Lumajang Taqwa. Bupati menghimbau semua Pegawai Negeri di lingkungan Pemkab. Lumajang harus membayar zakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk bekerjasama dengan BAZNAS guna memaksimalkan pelaksanaan zakat di Kabupaten Lumajang.

Selain itu, untuk menciptakan Lumajang yang bertaqwa, Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan pendidikan agama khususnya bagi siswa SD agar bisa membaca Al Qur’an dengan baik. ''Anak SD harus sudah lulus bisa membaca Al Qur’an, untuk ikut ujian anak kelas 6 SD harus memiliki ijazah membaca Al Qur’an'', ujarnya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak-anak SD, sehingga tidak hanya SD Islam saja yang memiliki kemampuan untuk membaca Al Qur’an.

Selain itu, terkait dengan masjid Bupati meminta kepada pengurus masjid agar senantiasa mengontrol seluruh sarana masjid yang diperlukan, masjid merupakan salah satu sarana untuk berkumpul menjalin pemersatu umat dalam majlis taklim. ''Gunakan masjid sebagaimana mestinya, jangan sampai masjid digunakan untuk memecah belah'', ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang, Drs. Afandi Latif, MH., melaporkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh sekitar 300 orang ini bertujuan untuk membangun masyarakat Lumajang yang beriman dan bertaqwa. Untuk itu, Ketua BAZNAS berharap masyarakat dapat mempercayakan pembayaran zakat pada BAZNAS. (LKT/MARGIYANTO)

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI LUMAJANG TURUN 0,3%

 Laporan -Lukito

Wartawan Tabloid AKTUAL

LUMAJANG  - Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang juga tak terlepas dari masalah kemiskinan tersebut. Masalah kemiskinan pada suatu daerah dapat menimbulkan daerah tersebut tertinggal. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa terdapat 122 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Dan dari data tersebut Lumajang tidak termasuk sebagai daerah tertinggal.

Sedangkan, untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara itu dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang telah diterima BAPPEDA Kabupaten Lumajang Juni 2017, terkait Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016, Persentase Penduduk Miskin tiap tahunnya mengalami penurunan. “Tahun 2015 persentasenya 11,52 %, ditahun 2016 turun menjadi 11,22%, turunnya 0,3 % kalau kita lihat data seluruh Jawa Timur ini ternyata dengan persentase kemiskinan 11,22% ini menduduki rangking 18 dari 38 Kabupaten/Kota, artinya diatas rata-rata Jawa Timur. Sedangkan dari penurunannya dari 2015 ke 2016 0,3% itu cukup bagus, Kabupaten Lumajang menduduki rangking 13,” ungkap Kepala Bappeda Lumajang, Ir. Nugroho Dwi Atmoko dihadapan awak media, Minggu (05/11) di Ruang Rapat Lt.I Bappeda.

Mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan, tren penurunan terjadi dari Tahun 2015 ke 2016. Dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lumajang tahun 2015 sebesar 1,65 sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 1,62. “Artinya dari 2015 ke 2016 ini semakin bagus, banyak yang tadinya itu masih di bawah garis kemiskinan, kini mulai mendekati garis kemiskinan. Kalau ada pernyataan yang menyatakan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Lumajang menduduki 4 terbawah, ini data yang bisa kita sajikan, fakta kita menduduki rangking 18 diatas rata-rata Jawa Timur,” ujar Ir. Nugroho.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan langkah – langkah strategis dan komprehensif. Untuk itu, Pemkab Lumajang telah merumuskan strategi – strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di Lumajang. Dari data BPS yang mencakup persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan, dapat dikatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di Lumajang sudah pada sisi yang benar.

“Kesimpulannya adalah strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang ini sudah sisi on the track atau sisi yang benar. Strategi penanggulangan kemiskinan yang pertama membatasi atau mengurangi pengeluaran penduduk miskin, kedua meningkatkan pendapatan penduduk miskin, keduanya sudah kita lakukan,” ujar Ir. Nugroho.

Guna mengoptimalkan pembangunan di Kabupeten Lumajang, di Tahun 2018, Ir. Nugroho mengatan bahwa tema pembangunannya adalah meningkatkan daya saing ekonomi melalui kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dirinya menyatakan sektor lain tetap akan mendapatkan perhatian, namun yang menjadi prioritas adalah pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. (LKT/SAMUKRI)

PENETAPAN CAKADES, WABUP HARAPKAN PILKADES MENDATANG BERJALAN SUKSES LUMAJANG - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II se-Kabupaten Lumajang tahun 2017, yang akan digelar pada 6 Desember 2017 mendatang. Saat ini sudah masuk pada tahapan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) yang dibuka oleh Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes yang bertempat di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Rabu (15/11). Hadir juga dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan Setda, sejumlah Kepala OPD, Forkopimca, Kepala Desa, dan Panitia Pilkades, serta 25 Calon Kepala Desa dari 8 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Dari hasil penjaringan dan penyaringan tahap I dan II Pilkades serentak gelombang II se-Kabupaten Lumajang tahun 2017, ada 25 orang Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah 25 orang dari 8 Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, AP, M.Si dalam laporannya mengatakan, pihaknya merasa bangga dengan panitia dan warga dari 8 Desa yang telah siap menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa dengan menggelar Pilkades pada tanggal 6 Desember 2017 mendatang. Patria juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja hingga tahapan penetapan calon, semoga Pilkades akan berjalan dengan lancar dan aman hingga pelaksanaan Pilkades tanggal 6 Desember 2017 mendatang. Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes dalam sambutannya mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat yang telah bahu membahu menyukseskan pelaksaan Pilkades, sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. “Kita harus bangga dengan 25 Calon Kades yang hari ini ditetapkan menjadi calon kepala desa. Sebab, mereka sudah mau menjadi calon yang artinya mereka sudah ada keinginan untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat desanya”, ujar Wabup Buntaran. Wabup Buntaran juga berharap kita semua harus bisa bekerjasama dalam menjalankan pesta demokrasi Pilkades pada 8 Desa dengan baik, transparan serta demokratis. “Jangan sampai menciderai demokrasi dan jangan sampai ada hal yang membuat kegiatan pilkades di kemudian hari bisa menimbulkan permasalahan hingga berujung pada masalah hukum. Pihak Polsek yang hadir juga siap mengawasi dan mendampingi panitia sehingga pelaksanaan Pilkades berjalan lancar”, pungkasnya. (LKT/AM)

Laporan - Lukito
Wartawan Tabloid AKTUAL

LUMAJANG - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II se-Kabupaten Lumajang tahun 2017, yang akan digelar pada 6 Desember 2017 mendatang. Saat ini sudah masuk pada tahapan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) yang dibuka oleh Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes yang bertempat di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Rabu (15/11).

Hadir juga dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan Setda, sejumlah Kepala OPD, Forkopimca, Kepala Desa, dan Panitia Pilkades, serta 25 Calon Kepala Desa dari 8 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Dari hasil penjaringan dan penyaringan tahap I dan II Pilkades serentak gelombang II se-Kabupaten Lumajang tahun 2017, ada 25 orang Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah 25 orang dari 8 Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, AP, M.Si dalam laporannya mengatakan, pihaknya merasa bangga dengan panitia dan warga dari 8 Desa yang telah siap menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa dengan menggelar Pilkades pada tanggal 6 Desember 2017 mendatang.

Patria juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja hingga tahapan penetapan calon, semoga Pilkades akan berjalan dengan lancar dan aman hingga pelaksanaan Pilkades tanggal 6 Desember 2017 mendatang.

Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes dalam sambutannya mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat yang telah bahu membahu menyukseskan pelaksaan Pilkades, sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

“Kita harus bangga dengan 25 Calon Kades yang hari ini ditetapkan menjadi calon kepala desa. Sebab, mereka sudah mau menjadi calon yang artinya mereka sudah ada keinginan untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat desanya”, ujar Wabup Buntaran.

Wabup Buntaran juga berharap kita semua harus bisa bekerjasama dalam menjalankan pesta demokrasi Pilkades pada 8 Desa dengan baik, transparan serta demokratis. “Jangan sampai menciderai demokrasi dan jangan sampai ada hal yang membuat kegiatan pilkades di kemudian hari bisa menimbulkan permasalahan hingga berujung pada masalah hukum. Pihak Polsek yang hadir juga siap mengawasi dan mendampingi panitia sehingga pelaksanaan Pilkades berjalan lancar”, pungkasnya. (LKT/AM)