BENGKULU - MoU antara tiga lembaga Negara yakni Depdagri, PB BNPB pusat dan Komisi ASN di Jakarta baru-baru ini, maka secara otomatis setiap kegiatan maka Badiklat Provinsi dan BNPB akan bekerjasama. Seperti kegiatan pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana yang dilaksanakan PB Pusdiklat BNPB pusat bekerjasama dengan Badiklat Provinsi. Berlangsung di Hotel Horison tanggal 9-13 Mei 2016 di ikuti 30 peserta BPBD Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
Dikatakan penanggung jawab PB BNPB pusat Drs. Hermana di wakili Dedi Sunarso dalam laporannya, mengatakan pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana bagi pegawai BPBD Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Pelatihan dasar (Latsar) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pegawai dilingkungan BPBD khususnya para pegawai yang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan tanggap darurat bencana. Tenaga pengajar berasal dari Pusdiklat PB BNPB, BPBD Provinsi Bengkulu dan Badiklat Provinsi Bengkulu.
Materi pokok latihan dasar yakni, kerjasama multi pihak, manajemen informasi dan komunikasi, manajemen resiko bencana, manajemen tanggap darurat, manajemen logistik dan peralatan dan manajemen pemulihan bencana. Dari latsar diharapkan, meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pegawai BPBD Provinsi/Kabupaten dan Kota dalam hal penanggulangan bencana. Kaban Diklat Provinsi Bengkulu H.Eris Tufany AS, SE saat pembukaan Latsar menyampaikan, bahwa Indonesia yang berada di daerah rawan bencana, baik faktor alam maupun faktor non alam dan juga ulah manusia.
Kejadian bencana terus meningkat, disayangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana masih banyak kelemahan. Terutama mengidentifikasi, menganalisa dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Sehingga dapat mengurangi resiko suatu bencana yang semakin meningkat intensitas dan keragamannya. Maka perlu penanggulangan secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 dan gempa besar di Nias tahun 2005 telah mengubah paradigma penanggulangan bencana di dunia. Karena bencana berskala besar dapat menghancurkan dalam sekejap pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.
Bangsa Indonesia telah bangkit untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara lebih baik. Perbaikan di semua elemen dan pembangunan sistem penanggulangan bencana terus
dilakukan. Mulai dari regulasi kelembagaan dengan terbitnya UU N0.24/2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan pendukungnya. Pembentukan BNPB dan BPBD serta peningkatan pendanaan, penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana dan integrasi rencana penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional. Disamping itu peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana juga perlu terus ditingkatkan, karena menjadi suatu keharusan. Tanpa personil SDM yang kapabel sulit mencapai kinerja maksimal. (jufri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar