Upacara Hardiknas dan Harkitnas 2017 Provinsi Kepri Disejalankan

DOMPAK - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejalankan Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2017 tingkat Provinsi Kepri di lapangan kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin, (22/5/2017) pagi. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 9 pagi tersebut menghadirkan Siswa/i berprestasi tingkat SD, SMP, SMA sederajat.

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun sebagai Inspektur Upacara (Irup) mengatakan dalam pidatonya, salah satu wujud kebangkitan bangsa adalah dengan meratanya pembangunan di berbagai sektor. Semua sektor harus terus dibangun demi meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya pembangunan di sektor Infrastruktur, dan sektor konektivitas.

"Kepri memiliki wilayah yang strategis. Maka pembangunannya juga perlu perhatian yang strategis, wilayah kita yang berupa kepulauan ini dituntut untuk memiliki infrastruktur yang memadai serta jaringan konektivitas komunikasi yang baik. Ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat di inginkan oleh masyarakat," ujar Gubernur.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional 2017 di Kepri kali ini mengangkat tema 'Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional'. Tema ini, lanjut Nursin pesan yang seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat.

Dilanjutkan Nurdin bahwa Kebangkitan Nasional di wujudukan dengan kemampuan kita bangkit dalam memerangi berbagai hal, seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran. Tidak hanya itu ancaman dan hambatan dari luar juga patut di cermati, budaya yang tidak sesuai dengan ideologi dasar bangsa serta memerangi narkoba dan korupsi. Tidak hanya dari segi pembangunan saja, peningkatan pendidikan juga patut terus digesa, pendidikan yang merata serta berkualitas merupakan tujuan yang harus dicapai demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kedepan untuk Pendidikan, diharapkan Kepri bisa lebih maju dan mampu berkompetisi. Karena mengubah bangsa peran nya dimulai dari para generasi muda kita, para pendidik juga perlu perhatian khusus. Maka berbagai elemen tersebut perlu ditingkatkan agar kota mampu berdaya saing dan peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman," ujar Nurdin.

Pada kesempatan ini didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Gubernur juga menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada Purna Bhakti pendidik se Provinsi Kepri berjumlah 15 orang, Pemberian penghargaan kepada Pendidik dan tenaga pendidikan yang telah menyelesaikan studi S3 berjumlah 7 orang serta pemberian penghargaan kepada siswa/siswi berprestasi se Provinsi Kepri baik ditingkat nasional maupun internasional yang berjumlah 25 orang.

SDN BADEAN 01 DIDUGA DISKRIMINASI TERHADAP BAHASA MADURA

BONDOWOSO - Mata pelajaran bahasa daerah,merupakan pelajaran yang biasa di ajarkan pada sekolah ditingkat sekolah dasar ( SD ) maupun sekolah menengah pertama (SMP).Bahasa daerah tersebut merupakan kebijakan pada masing – masing sekolah,namun kebijakan tersebut terkadang menimbulkan polemik,seperti yang terjadi pada sekolah SDN Badean 01.beberapa wali murid mengungkapkan keluhannya bahwa bahasa daerah yang diajarkan  disekolah tersebut hanya bahasa jawa saja.Sedangkan sebagian  dari siswa siswi yang bersekolah di SDN Badean 01 wali muridnya adalah keturunan suku Madura,jelas bahasa yang dipergunakan sehari hari adalah  bahasa Madura.Pada saat murid mendapat tugas sekolah berupa mata   pelajaran bahasa daerah, wali murid merasa kesulitan membantu menyelesaikan tugas tersebut,karena minimya pengetahuan tentang bahasa jawa.Jika permasalahan tentang mata pelajaran  bahasa daerah tidak cepat diatasi akan timbul dugaan  SDN Badean 01 diskriminasi terhadap bahasa Madura.
   Menurut Kepala Sekolah SDN  Badean 01 Siti Agustinah saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan,dirinya hanya melanjutkan program dari kepala sekolah yang lama.Pihakya berjanji akan melakukan evaluasi ulang terkait permasalahan yang terjadi.Salah satunya dengan cara mengumpulkan para wali murid untuk melakukan musyawarah  membahas  tentang kebijakan sekolah terkait mata pelajaran bahasa daerah yang akan diajarkan untuk selanjutnya.katanya.(Yud) 

Pembagian Rastra Tidak Merata

BANYUMAS - Pembagian Rastra yang dikenal dengan Raskin disalurkan kembali yang sempat terhenti sementara waktu. Namun bulan Mei mulai disalurkan kembali dengan penambahan penerima yang tidak tepat.

Hal tersebut sangat mengecewakan bagi yang berhak menerima, karena adanya warga yang mestinya mendapat tetapi tidak. Justru yang memliki motor atau mobil yang berpenghasilan cukup medapat jatah Rastra. Menurut beberapa warga masyarakakat yang sempat terpasang stiker dari Pemda Banyumas khususnya di wilayah Kecamatan Kemranjen sebagai Keluaga Miskin tetap tak menerima jatah Rastra.

Hal ini mengakibatkan para Ketua RT yang disangkakan ikut mengatur. Ketika salah satu desa (Kecila, red) dikonfirmasi, Sekdes Kecila, Tugino menyampaikan bahwa semua daftar penerima sudah jadi dari pusat dan tinggal membagikannya.

Terpantau Aktual memang betul bahwa kartu penerima Rastra yang dibagikan melelui Ketua RT ditandatangani oleh Bupati seta Kepala Bulog (kr)

Modus Penipuan Model Baru di Banyumas

BANYUMAS – Hutang adalah beban yang berat apalagi dengan pihak Bank yang tentunya bisa menyita angunannya. Ketika seseorang menawarkan untuk melunasi tentunya membuat hati gembira.

Misalnya seorang warga Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen (RM) akhirnya mengikuti tawaran untukmendaftar sebagai anggota Swissindo dengan berbagai promosi video serta brosur yang akhirnya mempunyai sertifikat M1 dengan harapan semua hutang di Bank akan dilunasi.

Awalnya memang tak dikenai biaya, namun setelah itu banyak yang harus dipenuhi hingga mengeluarkan dana hmapir satu juta. Namun setelah ditunggu hasilnya, hutang masih tetap ditagih. Banyak Bank yang dikonfirmasipun mengaku tidak mengenal.

Akhir-akhir ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya memang banyak dilakkan pertemuan gelap penyampaikan dan pencarian anggota serta ditemui Kemranjen, Banyumas, Jatilawang, Purbalingga Kota serta Jatijajar wilayah Kebumen. Namun disemua tempat itupun tak ada yang terbukti.

Dari pihak Bank menghimbau kepada masyaakat agar janga mudah percaya karena itu modus penipuan. Sangat mustahil melunasi hutang  uang diberikan hingga mencapai 2 M kepada semua warga serta jaminan hidup, rumah, sekolah dan lain-lain yang akan diberikan setiap bulan. Ketika ditanyakan, katanya harta kekayaan Presiden Soekarno di Swiss. (kr)

Proyek Perbaikan Jalan yang Meresahkan Masyarakat

BANYUMAS – Perbaikan jalan Raya (nasional, red) Banyumas Selatan yang dilakukan PT SAMBAS memberikan kesan yang kurang baik di masyarakat. Pasalnya mulai dari prenarikan retribusi jalan tak resmi alias pungli oleh oknum masyarakat  yang mengaku bekerjasama dengan pihak kontraktor hingga jalan yang acak-acakan dengan peringatan batas yang nggak jelas.

 Lobang galian yang belum dikerjakan sedalam 15-20 cm akan mencelakakan pengguna jalan khususnya motor pada malam hari.

Hal tersebut dimanfaatkan sekelompok masyarakat untuk menjaga atau mengatur kendaaan. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab agar tak terjadi pungli, namun pengguna jalan tetap nyaman.

 Semantara UU Lalulintas sendiri mengatur apabila terjadi kecelakaan dari ringan hingga meninggal dunia yang disebabkan faktor jalan, maka pengelola jalan bisa dipidanakan.

Ketika ditemui pihak pengawas dari Bina Marga mengatakan, bahwa kontraktor yang mengurusi kalau itu menggandeng masayarakat. Dan memang benar ketika dikonfirmai petugas jalan memang dari masyarakat dan berseragam oranye adalah jatah poyek yang dibagikan. (kr)