Laporan : Lukito
Wartawan Tabloid Aktual
LUMAJANG - Program Kota Tanpa Kumuh - Kotaku program
nasional yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,ironisnya ada
sejumlah rumah dinilai bermasalah dalam pengerjaannya.
Dalam realisasi pembangunan Kota Lumajang
ditahun 2017 ini mendapat jatah 360 rumah dalam program nasional tersebut yang
tersebar di 4 Kelurahan diantaranya Desa Kepuharjo, Kelurahan Citrodiwangsan,
Kelurahan Tompokersan dan Kelurahan Rogotrunan.
Dana yang digunakan untuk menyokong progam nasional
KOTAKU bersumber dari DAK APBN,masing - masing rumah dalam program bedah
rumah mendapat bantuan anggaran berkisar sekitar Rp. 15 Juta dan tambahan Rp
1,5 Juta dalam setiap rumah dari APBD Lumajang.
Jika mengacu pada pedoman petunjuk teknis atas
anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat terhadap masing - masing
warga penerima bantuan Progam Nasional KOTAKU dengan nilai 15 Juta semestinya
tidak kita temui atas mangkraknya rumah warga namun fakta di lapangan hal itu
memang kita dapati.
Hal itu dialami oleh Manimun warga RT/RW 005/008
Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang,yang mana kondisi rumahnya
berantakan setelah mendapatkan bantuan progam nasional kotaku yang semestinya
jauh lebih layak huni.
Kepada wartawan Manimun mengatakan, sebelum saya
mendapatkan bantuan program nasional kotaku terlebih saya di undang ke kantor
kelurahan bersama warga yang lain,dalam kegiatan sosialisasi tersebut sudah
jelas aturan mainnya seperti apa,dan masing - masing mendapat bantuan 15
juta,namun faktax saya dan warga yang lain tidak pernah terima uang tersebut,
terangnya.
Manimun menambahkan, saya dan warga yang mendapat
bantuan program nasional kotaku disuruh membongkar atap rumah dan setelah itu
bahan bangunan datang, seperti kayu,genteng dan yang lain, hal itupun kami
tidak pernah tahu berapa rincian nominal pembelian bahan - bahan tersebut,
bahkan bentuk nota belanja di toko mana kamipun tidak tahu,tambahnya.
Ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi Lurah
Citrodiwangsan yang bersangkutan tidak berada di tempat dan hanya bertemu
Sekretaris kelurahan yang bernama Sugeng, kepada wartawan dirinya tidak tahu
mekanisme secara utuh atas program nasional kotaku,saya tidak paham mengingat
saya tidak berada di dalamnya, jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan
keterangan terkait permasalahan yang ada di wilayah kami khususnya terkait
program nasional kotaku,mas langsung temui pak lurah saja yang kebetulan hari
ini sedang menghadiri rapat di kantor kecamatan, pungkasnya.
Begitu juga dengan Ir. Imam Suryadi selaku Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak berada di ruang kerjanya saat akan
di konfirmasi dan anehnya staf dinas tersebut tidak ada yang mempunyai nomor
ponsel atasannya saat wartawan berupaya konfirmasi via telpon seluler,dan hal
ini bukan kali pertama sosok kuli tinta harus menemui ruang kosong atau pejabat
lagi tidak berada di ruang kerja ketika POLIMIK mulai mencuat ke permukaan
publik. (lkt/am)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar